Berita Ekonomi Bisnis

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diperkirakan Stabil di 5% pada 2025

Proyeksi Pemerintah Menjaga Laju Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan tetap stabil di kisaran 5% pada tahun 2025. Proyeksi ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, awal tahun ini. Walau kondisi global masih dibayangi oleh ketegangan geopolitik, inflasi dunia yang belum sepenuhnya terkendali, dan perlambatan ekonomi negara-negara maju, Indonesia dinilai mampu mempertahankan momentum pertumbuhan yang cukup solid.

Stabilnya pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari sejumlah kebijakan fiskal dan moneter yang dianggap efektif dalam menjaga permintaan domestik, mendorong investasi, serta mendukung aktivitas sektor riil. Pemerintah juga terus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

Peran Konsumsi Domestik dan Investasi

Salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini adalah konsumsi domestik. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2025, konsumsi diproyeksikan tetap tumbuh stabil seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, terjaganya inflasi, dan distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran.

Selain konsumsi, sektor investasi juga diprediksi tumbuh positif. Pemerintah melaporkan bahwa minat investor terhadap sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, industri manufaktur, dan teknologi digital terus meningkat. Hal ini diperkuat dengan meningkatnya aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI), terutama dari negara-negara mitra dagang utama seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Bаса jugа: Imроrtіr Sіар-ѕіар! Aturаn Bеа Mаѕuk Tеkѕtіl Tеrbіt Bulаn Inі

Hilirisasi dan Pembangunan Infrastruktur

Program hilirisasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo terus berlanjut dan menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah berharap dengan memperkuat industri pengolahan di dalam negeri, Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi juga dapat meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan transportasi publik juga menjadi katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan mempercepat konektivitas antarwilayah. Proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), kereta cepat Jakarta–Bandung, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) turut menyumbang terhadap peningkatan produktivitas ekonomi.

Tantangan dan Antisipasi Pemerintah

Meski outlook ekonomi tampak optimis, sejumlah tantangan tetap perlu diwaspadai. Ketergantungan terhadap komoditas ekspor seperti batu bara dan kelapa sawit masih menjadi risiko tersendiri, terutama bila harga komoditas global mengalami penurunan tajam. Selain itu, ketidakpastian eksternal seperti ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, bisa berdampak pada kinerja ekspor dan nilai tukar rupiah.

Untuk itu, pemerintah terus memantau perkembangan global secara cermat dan menyiapkan berbagai skenario mitigasi risiko. Salah satunya dengan memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas harga melalui kebijakan subsidi yang tepat sasaran, dan memperkuat kerja sama ekonomi regional seperti ASEAN.

Dukungan dari Sektor Teknologi dan Digitalisasi

Pemerintah juga melihat sektor teknologi sebagai mesin pertumbuhan baru. Transformasi digital yang terjadi di berbagai sektor, mulai dari keuangan (fintech), logistik, hingga pendidikan dan kesehatan, telah menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan efisiensi bisnis. Dukungan terhadap startup dan UMKM berbasis digital menjadi salah satu agenda penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Inisiatif seperti digitalisasi layanan pemerintah (e-Government), sistem pembayaran digital, dan literasi keuangan digital terus diperluas untuk mendorong inklusi ekonomi dan memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Related posts

Lokasi Dan Jadwal Penukaran Duit Baru Di Kaltara & Cara Daring

Bery

Zulhas-Mendag Tinjau Pasar Johar Baru, Dapatkan Harga Cabe Tembus Rp 120.000/Kg

Bery

Rencana Gres Pemerintah Bentuk Satgas Buat Berantas Impor Ilegal

Bery

Leave a Comment